Kendal – Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meninjau langsung pelaksanaan rekonstruksi ruas jalan Ngareanak, Kecamatan Singorojo, hingga Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah, Senin (15/12/2025).
Pada tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk penanganan ruas jalan tersebut. Pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2026 melalui dukungan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal.
Bupati Dyah Kartika Permanasari menyampaikan bahwa pembangunan ruas jalan Ngareanak–Sidomakmur memiliki manfaat strategis bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Singorojo dan sekitarnya. Dengan terbukanya akses ini, masyarakat tidak perlu lagi memutar melalui wilayah Boja untuk menuju Kota Kendal.
“Jika ruas jalan ini selesai, waktu tempuh menuju Kota Kendal dapat dipersingkat hingga sekitar 30 menit. Ini tentu akan berdampak positif bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bupati di sela-sela peninjauan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal, Sudaryanto, menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah daerah baru merealisasikan pekerjaan sepanjang 500 meter. Dari total panjang ruas jalan yang direncanakan, masih terdapat sekitar 4,5 kilometer yang belum tertangani.
“Pekerjaan akan dilanjutkan secara bertahap. Sisa 4,5 kilometer direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2026, seiring dengan dukungan pendanaan dari bantuan keuangan provinsi dan APBD,” jelas Sudaryanto.
Warga setempat menyambut baik pembangunan jalan tersebut. Mereka berharap rekonstruksi dapat segera rampung sehingga akses antarwilayah semakin lancar, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Melalui peninjauan ini, Pemerintah Kabupaten Kendal menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat infrastruktur dasar sebagai penopang utama pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
(Diskominfo/AK92)
