Kendal – Pemerintah Kabupaten Kendal menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan dan Penerimaan Pajak Daerah Secara Online, yang berlangsung di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, pada Selasa (14/10/2025).
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui sistem digital, khususnya dalam pengelolaan dan pembayaran pajak daerah agar lebih cepat, mudah, dan transparan.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Mandiri atas komitmen dan kerja sama yang baik, sehingga kegiatan ini dapat terwujud dengan lancar.
"Hari ini merupakan langkah bersama menuju pelayanan publik yang lebih modern dan transparan. Digitalisasi pembayaran pajak daerah adalah bagian dari upaya kita menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar Bupati Dyah Kartika Permanasari.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kerja sama ini juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendukung program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
Sementara itu, Senior Vice President Bank Mandiri Regional CEO VII / Jawa 2, Iwan Tri Imawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan digitalisasi pajak dan retribusi daerah di Kendal.
"Melalui kerja sama ini, layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi semakin mudah. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana pun dan kapan pun melalui berbagai kanal Bank Mandiri, antara lain Livin’ by Mandiri untuk perorangan, Kopra by Mandiri untuk perusahaan atau instansi, Mandiri ATM, Mandiri Agen, serta seluruh kantor cabang Bank Mandiri di Indonesia," jelasnya.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan sistem pembayaran pajak daerah di Kabupaten Kendal dapat berjalan lebih efisien dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal melalui penerapan teknologi digital yang terintegrasi.
(Diskominfo/AK92)
