KENDAL - Bupati Kendal dr . Mirna Anissa, M.Si. didampingi Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masykur dan pihak Kawasan Industri Kendal menyatakan komitmennya, Kawasan Ekonomi Khusus yang akan dibangun di Kabupaten Kendal akan segera dibangun dan dalam 3 tahun ke depan akan selesai seluruhnya. Hal tersebut disampaikan Bupati di hadapan para Direktur jendral dari Kemenkumham, Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam kunjungannya ke Kawasan Industri Kendal di Kecamatan Kaliwungu dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Kendal, Kamis (3/10/2019).
Bupati Mirna mengatakan, jajaran pemkab Kendal sudah menyiapkan komitmen untuk menorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencakup lahan 4.500 Hektar dengan bernagai persiapan yang merupakan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Kendal sebagai cikal bakal Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Tengah.
"Dengan didorong semangat untuk mensejahterkan masyarakat kami sudah bertekad bulat berkomitmen membangun kawasan industri ( Kawasan Ekonomi Khusus ) di Kabupaten Kendal yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbang peningkatan ekonomi sebesar 7 % untuk Jawa Tengah," tandas Bupati Kendal.
Persiapan yang dilakukan yakni pembangunan Kendal Port agar terintegrasi dengan kawasan industri untuk efisiensi biaya logistik, percepatan pembangunan jalur pipa dan supply gas Kendal - Semarang, percepatan pembangunan Harbour Toll Road yang direncanakan beroperasi tahun 2023 dan percepatan pembangunan bendung karet di Sungai Blorong untuk penyediaan air baku 200 liter per detik.
Sementara pihak developer dalam hal ini Kawasan Industri Kendal yang diwakili Direktur Executive Didik Purbadi mengatakan, dalam proyeksi investasi tahap I ( 1000 Ha ) menargetkan Rp. 250 hingga Rp. 270 trilyun dengan 300 perusahaan. Realisasi yang telah dicapai hingga Juli 2019 sebesar Rp. 7,7 Trilyun dengan 56 tenant ( perusahaan ) dari 6 negara yang menempati lahan seluas 86 Hektar.
"Kami telah mempersiapkan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus yang diharapkan segera terealisasi. Industri - industri utama yang ada di KIK yakni industri tekstil dan pakaian jadi ( fashion ), makanan dan minuman, mebel ( furnitur ), logistik dan industri manufaktur elektronik dan otomotif," katanya.
Pihak rombongan peninjau yang dipimpin Direktur jenderal Peraturan Perundang - undangan, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. menanyakan kembali komitmen Pemkab Kendal dan pihak KIK untuk bersungguh - sungguh mempersiapkan dengan membangun fasilitas pendukung KEK.
"Kami menandaskan, Ibu Bupati dan KIK serius membangun KEK 3 tahun ke depan setelah ada keputusan dari Presiden atau setalah diundangkan. Usahakan tambah investor semakin banyak. Jangan hanya 36 investor, itu hanya 10 % saja," ucapnya.
Dikatakan lebih lanjut, aspek ketertiban harus diperhatikan karena akan memunculkan masalah di belakang hari jika pengelolaannya tidak tertib.
"Mudah - mudahan segera ada ketetapan dari Presiden soal KEK di Kendal ini setelah kami mendatangani Surat harmonisasi pada hari ini. Saya harapkan konsern penuh Bupati dan developer. dan dalam 90 hari sejak surat tersebut harus sudah dibentuk Badan Pengembangan Ekonomi Khusus," pungkas Widodo.
Sedangkan perwakilan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menharapkan dengan dibentuknya KEK mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah secara keseluruhan.
Pertemuan dengan pihak Pemerintah Pusat terkait persiapan KEK di Kabupaten Kendal diikuti segenap semua unsur terkait baik dari Pusat, Provinsi Jawa tengah maupun jajaran Pemkab Kendal terkait. ( Kominfo / heDJ )
