Kendal– Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP2PA ) Kabupaten Kendal bersama Dokkes Polres Kendal menggelar bakti sosial dan penilaian bakti sosial pelayanan Keluarga Berencana (KB) Bhayangkara tingkat Provinsi Jawa tengah tahun 2019, Senin (17/6/2019) bertempat di Puskesmas Gemuh I, Kabupaten Kendal.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kendal dr. Mirna Annisa, M.Si yang diwakili oleh Kepala Dinas DP2KBP2PA Kendal Asrifah, S.Kep, Forkopimcam Gemuh, Kader PKK Gemuh, warga Desa Pamriyan, dua dokter dan empat orang petugas medis dari Polres Kendal. Acara diawali dengan kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan masyarakat Desa Pamriyan.
Dalam sambutannya Bupati Kendal yang diwakili oleh Asrifah Kepala DP2KBP2PA Kendal mengatakan, “saya merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Puskesmas Gemuh I, karena atas prestasinya dan ditunjuk mewakili Kabupaten Kendal dalam lomba bakti sosial penggerakan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan tingkat Jawa Tengah tahun 2019”.
Lanjut Kepala Dinas DP2KBP2PA Kendal tersebut, kegiatan bakti sosial ini juga sebagai kerangka kegiatan evaluasi penggerakan dan pelayanan berencana KB, dengan tujuan agar setiap Perangkat Daerah yang ada dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi program kependudukan KB serta pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Juga menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal bisa.
“Saya sangat menyambut baik dan positif dilaksanakan kegiatan ini, karena dapat memotivasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat mengatur pertumbuhan penduduk. Apalagi tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional dari tahun ke tahun terus meningkat, maka untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, program KB menjadi salah satu upaya pokok yang harus dilakukan dengan cara meningkatkan gerakan bersama antara pemerintah, para mitra KB dan seluruh masyarakat di semua tingkatan,” tutur Asrifah.
Menurut Asrifah, yang harus diutamakan adalah upaya penggerakan dalam mengumpulkan akseptor. “Pergerakan para akseptor menjadi hal yang utama, karena untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya ber-KB dibutuhkan ketelatenan dalam memberikan pemahaman kesehatan reproduksi, sehingga sadar akan ber-KB,” tutup Asrifa membacakan sambutan bupati.
Sementara Ketua tim juri dari Kepolisian Daerah ( POLDA ) Jawa Tengah Dra Dwi Ratnawati, M.H., menuturkan bahwa Baksos pelayanan KB Bhayangkara tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu bentuk komitmen dan kontribusi Polri serta mitra kerja instansi terkait untuk membangun kependudukan di wilayah Jawa Tengah. “Ini menjadi komitmen kami untuk menjawab tantangan terberat dalam menyelesaikan masalah kependudukan, karena belum tercapainya keseimbangan antara jumlah penududuk dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan,” paparnya.
“Implementasi program KB menjadi gerakan yang harus disukseskan oleh seluruh kalangan masyarakat, maka dari itu program KB harus dilakukan secara sinergi dengan lembaga pemerintah, LSM, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas masyarakat yang ada diJawa Tengah,” kata Dwi Ratnawati.
(Diskominfo/WHD)
