KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal, Senin (29/10/2018), Rapat Koordinasi Penutupan Lokalisasi Prostitusi Di Kabupaten Kendal, di Hotel Sae Inn Kendal. Rapat tersebut merupakan persiapan sebelum dua lokasi prostitusi di GBL Kaliwungu dan Alaska Sukorejo benar - benar ditutup.
Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masykur mewakili Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, "Kementerian Sosial menargetkan Tahun 2019 Indonesia bebas dari prostitusi. Target ini bukan tanpa dasar, sebab pada periode 2014-2017, Kementerian Sosial telah menutup 122 dari 136 lokalisasi prostitusi di sejumlah Provinsi. 20.000 pekerja seks komersial (PSK) dikembalikan kepada keluarganya," bebernya.
Penutupan lokalisasi, bukan sekedar melaksanakan aturan perundang-undangan. Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik.
Wabup mengharapkan rencana penutupan lokalisasi, semoga dapat berjalan lancar dan tanpa ada hambatan apapun. Diharapkan seluruh Dinas terkait, Satpol PP, Aparat TNI/Polri dan semua pihak untuk saling mendukung satu tujuan dan satu harapan agar Kabupaten Kendal terbebas dari segala jenis praktek menjajakan diri.
"Saya juga mengingatkan agar keputusan penutupan juga perlu mengkalkulasi dampak sosial ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari lokalisasi prostitusi, dan harus kehilangan mata pencaharian setelah penutupan. Belum lagi adanya migrasi para pekerja seks komersial (PSK) dari satu lokalisasi yang sudah ditutup ke lokasi lain. Pada beberapa kasus, PSK dari satu lokalisasi yang ditutup berpindah ke lokalisasi lain," ucapnya.
Untuk itu, para pekerja seks komersial (PSK) agar dapat dikembalikan kepada keluarganya, serta dengan menyediakan sarana pelatihan agar mantan PSK bisa mandiri. Setelah lokasi mereka mencari nafkah ditutup, pendampingan terhadap PSK perlu dilakukan, sehingga para eks penghuni lokalisasi ini memiliki rutinitas yang produktif dan bisa menjamin masa depan mereka.
Wabup pun meminta agar seluruh lapisan masyarakat berkomitmen dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan di sekitar lingkungan setelah dilakukan penutupan lokalisasi. Banyak tempat prostitusi yang terselubung, mari bekerjasama untuk kita berantas, pemerintah perlu dukungan bukan hanya dari seluruh stakeholders saja.
Sementara Kepala Dinas Sosial Koen Tjahjadi, S.Sos yang merupakan leading sector kegiatan menjelaskan, penutupan lokalisasi merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 di Jakarta, 19 April 2018 lalu, yang dihadiri Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Sosial Provinsi serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi prostitusi.
Rencananya akan dilakukan penutupan 2 (dua) lokasilasi yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu Lokalisasi Gambilangu (JBL) di Desa Sumberejo Kaliwungu, dengan jumlah WTS sebanyak 200 orang, dan 100 KK warga masyarakat yang terdampak; yang kedua, Lokalisasi Alaska (Alas karet) di Desa Gedong Patean, dengan jumlah WTS sebanyak 75 orang, dan 35 KK warga masyarakat yang terdampak.
Selanjutnya, bulan November 2018 nanti kedepan akan dilakukan sosialisasi baik kepada WTS dan warga masyarakat yang terdampak penutupan lokaslisasi tersebut. ( Kominfo / heDJ )
