Berita Terkini


KADES DAN CAMAT DIMINTA MAKSIMALKAN LAYANAN SERTIFIKAT TANAH

Rabu, 14 Desember 2016 15:04:35

Para Kades dan Camat, Rabu siang (14/12) berkumpul di pendopo Kabupaten Kendal, mengikuti kegiatan sosialisasi pertanahan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Para Kades dan Camat ini mendapatkan pembekalan terkait dengan pengurusan sertifikat tanah.

Didasarkan pada prioritas program strategis Kementerian ATR/BPN, sesuai amanat presiden RI Joko widodo kepada Kementerian ATR/BPN adalah mengadakan program sertifikat tanah bagi masyarakat pedesaan hingga tahun 2019, yang pertahunnya ditarget pada kisaran angka 5 juta bidang tanah.

Dalam sambutannya Sekda Kendal, Ir. Bambang Dwiyono MT. mengatakan, jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Kendal masih cukup banyak yaitu sebesar 281.126 bidang dengan luas total 13.834,46 hektar atau masih 53,73 % dari total keseluruhan bidang tanah di Kabupaten Kendal.

Dia berharap kepada para camat dan kades untuk dapat memaksimalkan kesempatan Program Legalisasi Aset tahun 2017 yang sudah di fasiltasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN sejumlah 12.500 bidang, sekaligus membantu masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan. “Saya minta kepada para kades dan camat agar tidak ragu-ragu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan pelayanan pendaftaran tanah”, tutur Bambang Dwiyono.

Terpisah, ketua paguyuban kades Kabupaten Kendal, Bambang Utoro mengungkapkan terkait dengan program prona, pihaknya berharap agar ada regulasi yang jelas. Sebab selama ini, menurut Bambang Utoro, program prona sering disebut-sebut sebagai program pensertifikatan tanah gratis, Padahal, kata Bambang, dalam mengurus prona ini masih ada biaya administrasi dan beaya operasional lainnya.

“Untuk biaya administrasi dan operasional, anggarannya ikut siapa. Untuk itu perlu dibuat aturan yang pasti, misalnya, anggaran yang masih harus dikeluarkan, anggarannya dari mana, besarannya berapa persen, dan dibebankan kepada pemohon atau bagaimana, hal ini perlu diatur dengan jelas. Kalau tidak ada aturan yang jelas, maka kades ragu-ragu untuk mensosialisasi dan melayani pada masyarakat terkait prona. Juga jangan sampai dimasing-masing desa besarannya tidak sama”, pinta Bambang Utoro. (kris/hms)


Indeks Berita