SUARA WARGA


INDEKS SUARA WARGA


Kamis, 02 Juli 2020 00:27:22
Pengirim Sabilatul Istikharoh
Opini:
Ijin lapor, perihal pelayanan data online via apk pak dalman mohon diperbaiki. saya datang jauh dari perbatasan kendal/batang guna melaporkan data kedatangan suami saya dar dan antar kabupaten Banyumas ke uptd sukorejo justru ditolak. berkas sudah lengkap malah dialihkan ke pengajuan online dengan alasan server gangguan. semua sudah diikuti lewat apk dan website resmi dukcapil kendal tapi sampai hari ini belum ada verifikasi. saya mengajukan layanan pengajuan Kedatangan, KK, EKTP, DAN akta kelahiran anak. mohon solusinya. terimakasih.

Tanggapan: (Selasa, 07 Juli 2020 10:58:24)

Terimakasih atas informasinya, untuk pengecekan status permohonan silahkan sampaikan nomor registrasinya untuk masing2 permohonan

Selasa, 30 Juni 2020 15:44:23
Pengirim Cicik maharsih
Opini:
Saya mau tanya saya kan dapat bansos covid 19 kemaren saya mencair kan dana tersebut tp tidak bisa cair karna nik nya beda trus solusinya gmn

Tanggapan: (Selasa, 07 Juli 2020 10:02:59)

Kepada Yth,
Sdr. Cicik Maharsih
di tempat

Berikut ini kami sampaikan bahwa dalam proses penyaluran bantuan sosial maka data yang ada di lembaga penyalur dengan data di eKTP penerima bantuan harus sama. Apabila terdapat perbedaan maka bantuan tersebut tidak dapat diambil dan bantuan sosial akan dikembalikan ke Kas Negara.

Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terimakasih.

Minggu, 28 Juni 2020 22:15:24
Pengirim Turyanto
Opini:
Atas nama bapak ramidi nik 33241825122540003 belum pernah sama sekali mendapat bantuan sedangkan yang mampu malah dapat

Tanggapan: (Selasa, 07 Juli 2020 10:03:23)



Kepada Yth,
Sdr. Bapak Turyanto
di tempat

Berikut kami sampaikan halhal sebagai berikut :

1. Di masa pandemi, Pemerintah baik pusat maupun daerah meluncurkan program jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah.

2. Data calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan usulan dari Desa/Kelurahan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Keluarga dengan dihadiri oleh Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT dan RW serta tokoh Masyarakat.

3. Bantuan tersebut berbasis NIK sehingga apabila NIK tidak valid maka usulan akan tertolak. Hasil pengecekan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NIK yang saudara maksud tidak aktif dan perlu dimutakhirkan lebih lanjut ke Disdukcapil.

Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terima kasih.




 

 

Minggu, 28 Juni 2020 22:09:56
Pengirim Turyanto
Opini:
BLT didesa gak adil masak yang miskin tidak dapat BLT .terus terang BLT di desa rowobranten tidak tepat sasaran

Tanggapan: (Selasa, 07 Juli 2020 10:01:41)

Kepada Yth,
Sdr. Bapak Turyanto
di tempat

Berikut kami sampaikan halhal sebagai berikut :

1. Di masa pandemi, Pemerintah baik pusat maupun daerah meluncurkan program jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid19 dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa uang tunai atau sembako dengan sasaran keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah.

2. Data calon Penerima Bantuan Sosial tersebut berasal dari keluarga yang terdata di DTKS dengan NIK Valid yang kemudian harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan usulan dari Desa/Kelurahan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Keluarga dengan dihadiri oleh Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT dan RW serta tokoh Masyarakat.

3. Apabila dinilai tidak tepat sasaran, warga dapat memberikan saran kepada pihak Desa sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Demikian jawaban dari kami atas pengertiannya disampaikan terima kasih.

Minggu, 28 Juni 2020 09:14:16
Pengirim Ahmad busro/siti mardhonah
Opini:
Mohon bantuanya. Saya mendapati permasalahan dalam progam ptsl. tanah punya saya berukuran 82m² dalam surat segel.. Tetapi saat sertipikat sudah jadi ukuranya berubah menjadi 73m² Mohon bantuanya:terimakasih

Tanggapan: (Senin, 29 Juni 2020 11:09:14)

mohon maaf kaitan PTSL bukan wewenang kami, Sdr bisa ke kantor BPN,Jl. Kyai Tulus, Jetis, Kec. Kendal. terimakasih. 

Minggu, 28 Juni 2020 05:24:57
Pengirim Satriyo ginanjar
Opini:
Mau tanya, jika saya sebagai warga negara ingin mengkroscek izin proyek pendirian pasar yg dibangun ketika masa jabatan kepala desa sedang kosong kemaren, saya harus ngecek kemana ya..?

Tanggapan: (Senin, 29 Juni 2020 11:00:35)

bisa ditanyakan ke Dinas Perdaganan.