Dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra SATPOL PP DAN DAMKAR periode tahun 2017 - 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantorkantor di Kabupaten Kendal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal; dan

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KENDAL

VISI

"Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal adalah menjadi “ANDALAN” masyarakat dan pemerintah dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Perda"

MISI

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan berupa peningkatan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal.
4. Pembinaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Jumlah Anggota Satpol PP terdiri dari 58 orang.

• Kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :

               a. SD         --> 2 orang

               b. SLTP      --> 5 orang

               c. SLTA      --> 34 orang
               d. D III      -->   1 orang

               e. S1         --> 12 orang

               f. S II        -->  2 orang

• Kondisi pegawai berdasarkan pangkat golongan

Menurut jenis kelamin : 

• Laki-laki : 53 orang

• Perempuan : 6 orang