Semanis Kita Bersatu Jadikan Kendal Beribadat, Permata Pantura

Setda Bagian Organisasi

Dasar Hukum

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KENDAL

Struktur Organisasi

 

Visi dan Misi

Visi dan Misi.

Visi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal adalah:

"TERWUJUDNYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN PROFESIONAL".

Misi Bagian Organisasi

Untuk mewujudkan Visi  di atas, Misi yang ditempuh oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

1.     Melaksanakan kegiatan penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
2.     Melaksanakan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif;
3.     Meningkatkan intensitas, kualitas dan efektivitas pengawasan yang terintegrasi;
4.     Melaksanakan tatalaksana pelayanan public sesuai harapan dan tuntutan masyarakat;
5.     Melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan yang akurat.
6.     Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian secara cepat dan tepat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tupoksi

Bagian Organisasi

(1)   Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a.  penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b.  pengoordinasian, fasilitasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c.  pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

d.  pengelolaan kesekretariatan Bagian.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Organisasi bertugas:

a.  merumuskan konsep kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik,   pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, dan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;

b.  menyusun program kegiatan Bagian Organisasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

c.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

d.  mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

e.  melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik,   pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, administrasi kepegawaian serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

g.  menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur, dan reformasi birokrasi;

h.  mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, dan administrasi kepegawaian;

i.   mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas Tim Analisis Jabatan guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;

j.   menyiapkan penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah, Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pedoman tata naskah dinas dan pakaian dinas serta fasilitasi terhadap penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) dan penilaian pelayanan publik SKPD;    

k.  menyiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi;

l.   merumuskan konsep reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal serta membina pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;

n.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

o.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

p.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

q.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

(1)   Subbagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan.

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan bertugas :

a.  menyusun program kegiatan Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f.  menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan;

g. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah;

h.  menyiapkan bahan dan menyusun konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai peraturan perundang-undangan;

i.   mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Analisis Jabatan agar kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;

j. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k.  menyusun instrumen evaluasi kelembagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kendal;

l.  melaksanakan evaluasi kelembagaan dan memberikan rekomendasi penataan kelembagaan / penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

m. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n.  menyiapkan bahan dan menyusun standar kompetensi jabatan struktural, syarat jabatan, perumusan jabatan fungsional umum melalui kegiatan analisis jabatan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program kelembagaan dan kepegawaian;

o.  melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

p.  menyiapkan bahan dan menyelenggarakan diklat/ bintek analisis jabatan/ analisis beban kerja guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Tim Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten Kendal;

q.  menyusun profil kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kendal sebagai bahan informasi kepada SKPD dan masyarakat;

r.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

s.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

t.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

(1)   Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

(2)   Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik bertugas :

a.  menyusun program kegiatan Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan   informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f.  menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

g.  menyiapkan bahan dan menyusun rancangan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja;

h.  melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja;

i.   menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah serta menghimpun Standard Operating Procedures (SOP) yang disusun SKPD;

j.   melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

k.  menyiapkan bahan dan menyusun Instrumen Pelayanan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;

l.   menyiapkan bahan dan menyusun Program Kerja dan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pemantauan penerapan Standard Operating Procedures (SOP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Instrumen Pelayanan Publik yang dilaksanakan SKPD;

n.  menyiapkan bahan penilaian kinerja pelayanan publik, indikator penilaian, dan sasaran penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pelayanan publik;

o.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

p.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajain dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

(1)   Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur dan reformasi biroktasi.

(2)   Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi bertugas:

a.  menyusun program kegiatan Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d.  melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.  mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, administrasi kepegawaian, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

f.   menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi;

g.  menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kedisiplinan pegawai di daerah;

h.  menghimpun Penetapan Kinerja SKPD untuk proses persetujuan kepada Bupati serta menghimpun LAKIP SKPD sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kendal;

i.   menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Bupati Kendal, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Bagian Organisasi sebagai dasar penilaian kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

j.   menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Kendal, LAKIP Sekretariat Daerah dan LAKIP Bagian Organisasi sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah;

k.  menyusun daftar urut kepangkatan, buku nominatif, laporan mutasi, buku penjagaan kepegawaian, rekapitulasi daftar hadir pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

l.   meneliti dan mengadministrasi usulan kenaikan pangkat, pemberhentian/pensiun pegawai, gaji berkala, pembuatan kartu suami/istri, taspen, dan urusan kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

m. menghimpun dan memelihara file kepegawaian seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

n.  memproses usulan pengiriman peserta bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya, atau sejenisnya di lingkungan Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja, kompetensi, dan profesionalitas aparatur daerah;

o.  menyiapkan bahan dan menyusun laporan yang berkaitan dengan program peningkatan Pengawasan Melekat (Waskat) dan instrumen penilaian kinerja instansi dan/atau pejabat struktural dalam rangka perumusan dan pelaksanaan program pendayagunaan aparatur daerah;

p.  melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

q.  menyiapkan bahan dan kajian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Forkompanda);

s.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

t.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

u.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Sumber Daya Manusia

SDM PADA BAGIAN ORGANISASI

1. Eselon III/a = 1 Orang

2. Eselon IV/a = 3 Orang

 

Pendidikan

Pasca Sarjana  : 2 Orang

Sarjana           : 6 Orang

Diploma III      : 1 Orang

SLTA               : 3 Orang