Berita Terkini


62 KADES BARU DITATAR NYUSUN RPJMDes

Rabu, 14 Desember 2016 15:50:04

Setelah terpilih dan dilantik oleh Bupati Kendal, 62 kades baru hasil pilkades serentak (17/10) lalu, dituntut untuk langsung bekerja keras. Apalagi mereka ditarget, dalam waktu tiga bulan setelah pelantikan, para kades ini harus bisa menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“. Kades bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus sudah bisa menyelesaikan   RPJMDes yang disesuaikan dengan visi dan misi yang diususng oleh para kades saat  pilkades”, ungkap Ir. Subaedi Kepala Bapermaspemdes Kabupaten Kendal.

Untuk itu ke 62 kades baru dan BPD dari ke 62 desa tersebut, Rabu (14/12) di operation room setda Kendal mendapatkan pembekalan tentang tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Dikatakan Subaedi, RPJMDes akan berlaku selama enam tahun sesuai dengan masa jabatan kades. Kalau RPJMDes terlambat diselesaikan dan ditetapkan, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di desa.

“Tahun 2015 kemarin, pembangunan didesa banyak yang terlambat karena akibat dari terlambatnya diselesaikan dan ditetapkannya RPJMDes ini”, kata Subaedi. Karenanya dia meminta kepada para kades baru ini untuk bisa menyelesaikan RPJMDes tepat waktu. Subaedi meyakinkan kepada para kades ini untuk tidak segan-segan berkomunikasi dengan instansi yang dipimpinnya. “Kami akan mengawal agar perdes tentang RPJMDes ini sudah bisa ditetapkan tepat waktu. Kami siap memberikan pelayanan 24 jam”, ungkapnya.

Ibadi, Kepala Desa Tampingwinarno Kecamatan Sukorejo menilai, acara sosialisasi dan pembekalan penyusunan RPJMDes bagi kades baru dinilai sangat penting. “Saya baru menjabat Kades. Saya masih samar-samar terkait dengan pemahaman dan tata cara penyususnan RPJMDes. Untuk itu kegiatan seperti ini sangat penting. Dan saya berharap Bapermaspemdes selalu bisa memberikan pembimbingan”, tutur Ibadi.

Sementara itu Staff Ahli Bupati, Tri Marti Andayani mewakili Bupati Kendal mengatakan, terkait dengan dana desa, diminta agar penggunaannya terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Dana desa harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa”, pintanya. (kris/hms)


Indeks Berita